Ekspor menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
1. Kebijakan Fasilitas Pajak Ekspor
Pemerintah memberikan fasilitas pajak ekspor dalam bentuk insentif fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) 22 dan PPh 23 bagi eksportir yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif PPh 4 ayat (2) atas penghasilan yang berasal dari ekspor.
2. Kebijakan Pembiayaan Ekspor
Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesia Eximbank. LPEI memberikan fasilitas pembiayaan ekspor yang meliputi jaminan ekspor, kredit ekspor, dan penerbitan letter of credit.
3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Produk
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sertifikasi halal dan sertifikasi ISO pada produk-produk Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membuka akses bagi produsen untuk mengakses teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk.
4. Kebijakan Percepatan Pemberian Izin Ekspor
Pemerintah juga menetapkan kebijakan percepatan pemberian izin ekspor agar proses ekspor menjadi lebih efisien. Hal ini dilakukan dengan mempercepat proses perizinan dan memangkas birokrasi yang berbelit-belit.
5. Kebijakan Peningkatan Akses Pasar
Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk membuka akses pasar bagi produk Indonesia. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membentuk pasar tunggal ASEAN atau ASEAN Single Window (ASW) yang memudahkan proses ekspor dan impor di antara negara-negara ASEAN.
6. Kebijakan Pengembangan Pusat Logistik Berikat
Pemerintah juga mengembangkan Pusat Logistik Berikat (PLB) sebagai fasilitas yang memudahkan pengiriman barang ekspor dan impor. PLB merupakan kawasan yang diatur oleh pemerintah dan dikelola oleh pengusaha atau operator yang menyediakan fasilitas penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman barang ekspor dan impor.
7. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur
Infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekspor, seperti pelabuhan, bandara, jalan raya, dan kereta api.
8. Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Bagi Investor Ekspor
Pemerintah memberikan insentif pajak bagi investor yang melakukan kegiatan ekspor. Insentif pajak yang diberikan antara lain pembebasan PPh badan selama 5 tahun, pengurangan tarif PPh badan, dan pembebasan PPN impor.
9. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Ekspor
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ekspor di pelabuhan dan bandara. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki sistem pelayanan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada petugas pelayanan ekspor.
10. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital
Pemerintah juga mengembangkan ekonomi digital sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan platform e-commerce yang memudahkan eksportir untuk memasarkan produknya ke pasar global.
11. Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Ekspor Produk Halal
Pemerintah memberikan insentif bagi produk-produk halal yang diekspor ke pasar global. Insentif yang diberikan antara lain bebas pajak untuk sertifikasi halal dan pengurangan tarif PPh badan.
12. Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Ekspor Produk Ramah Lingkungan
Pemerintah juga memberikan insentif bagi produk-produk ramah lingkungan yang diekspor ke pasar global. Insentif yang diberikan antara lain pengurangan tarif PPh badan dan pembebasan pajak impor.
13. Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Ekspor Produk Kreatif
Pemerintah memberikan insentif bagi produk-produk kreatif yang diekspor ke pasar global. Insentif yang diberikan antara lain pembebasan PPh badan selama 5 tahun dan pengurangan tarif PPh badan.
14. Kebijakan Peningkatan Kualitas Produk Pertanian
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sertifikasi GAP (Good Agricultural Practices) pada produk-produk pertanian.
15. Kebijakan Peningkatan Kualitas Produk Perikanan
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk perikanan Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) pada produk-produk perikanan.
16. Kebijakan Peningkatan Kualitas Produk Tekstil dan Garmen
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk tekstil dan garmen Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sertifikasi OEKO-TEX pada produk-produk tekstil dan garmen.
17. Kebijakan Peningkatan Kualitas Produk Elektronik
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk elektronik Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sertifikasi RoHS (Restriction of Hazardous Substances) pada produk-produk elektronik.
18. Kebijakan Peningkatan Kualitas Produk Otomotif
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk otomotif Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sertifikasi ISO 9001 pada produk-produk otomotif.
19. Kebijakan Peningkatan Kualitas Produk Farmasi
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk farmasi Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sertifikasi GMP (Good Manufacturing Practices) pada produk-produk farmasi.
20. Kebijakan Peningkatan Kualitas Produk Makanan dan Minuman
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk makanan dan minuman Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sertifikasi ISO 22000 pada produk-produk makanan dan minuman.
Kesimpulan
Dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat serius dalam mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju dan sejahtera.
Terima kasih telah membaca artikel ini dan sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya.