Pendahuluan
Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki kebijakan sentralisasi yang sangat kuat. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengendalikan seluruh wilayah Indonesia. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan pemerintahan daerah.
Penurunan Kualitas Pelayanan Publik
Salah satu dampak dari sistem sentralisasi adalah penurunan kualitas pelayanan publik di daerah. Karena semua keputusan dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah pusat, maka daerah tidak memiliki kendali penuh atas kebijakan yang dibuat. Hal ini menyebabkan pelayanan publik terhambat dan tidak optimal.
Terjadinya Pembangunan yang Tidak Merata
Dalam sistem sentralisasi, semua keputusan pembangunan diambil oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan yang tidak merata di seluruh Indonesia. Beberapa daerah yang memiliki potensi dan kebutuhan lebih besar terkadang tidak mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah.
Pengangguran di Daerah
Sistem sentralisasi juga menyebabkan terjadinya pengangguran di daerah. Kebijakan tersebut mengurangi peluang bagi daerah untuk mengembangkan usaha dan industri lokal sehingga tidak terjadi penyerapan tenaga kerja yang optimal.
Kemacetan Birokrasi
Karena semua keputusan diambil oleh pemerintah pusat, maka birokrasi di daerah menjadi kurang efektif dan terkadang malah memperlambat proses pembangunan. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat terlebih dahulu.
Penurunan Daya Saing Daerah
Sistem sentralisasi juga berdampak pada penurunan daya saing daerah. Hal ini disebabkan karena daerah tidak memiliki kebebasan untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Sehingga, daerah tidak mampu bersaing dengan daerah lain dalam hal pengembangan ekonomi.
Terjadinya Ketimpangan Sosial
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial di daerah. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja. Beberapa daerah yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat akan mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi.
Keterbatasan Inovasi di Daerah
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan keterbatasan inovasi di daerah. Karena daerah tidak memiliki kebebasan untuk mengambil kebijakan dan membuat inovasi, maka potensi inovasi di daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ketergantungan Daerah pada Pemerintah Pusat
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena semua keputusan dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga daerah tidak memiliki otonomi yang cukup untuk mengembangkan dirinya sendiri.
Terjadinya Korupsi dan Kolusi
Sistem sentralisasi juga menyebabkan terjadinya korupsi dan kolusi di daerah. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan yang terpusat pada pemerintah pusat sehingga daerah sering kali melakukan korupsi dan kolusi untuk memperoleh keuntungan.
Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Optimal
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan pembangunan infrastruktur yang tidak optimal di daerah. Hal ini disebabkan karena daerah tidak memiliki kendali penuh atas pembangunan infrastruktur sehingga pemerintah pusat seringkali membangun infrastruktur yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Penurunan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia di daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peluang dan fasilitas pendidikan yang tersedia di daerah.
Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
Sistem sentralisasi juga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup di daerah. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan.
Keterbatasan Pembangunan Ekonomi
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan keterbatasan pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peluang bagi daerah untuk mengembangkan usaha dan industri lokal sehingga tidak terjadi penyerapan tenaga kerja yang optimal.
Terjadinya Konflik Antar Daerah
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan terjadinya konflik antar daerah. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja sehingga daerah lain merasa tidak adil dan tidak mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah.
Penurunan Kualitas Hidup Masyarakat
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat di daerah. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas pelayanan publik, penurunan kualitas sumber daya manusia, dan penurunan kualitas lingkungan hidup.
Penurunan Investasi di Daerah
Sistem sentralisasi juga menyebabkan penurunan investasi di daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peluang bagi daerah untuk mengembangkan usaha dan industri lokal sehingga tidak menarik minat investor.
Tidak Adanya Keadilan dalam Pembangunan
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan tidak adanya keadilan dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja sehingga daerah lain merasa tidak adil dan tidak mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah.
Tidak Adanya Kemandirian Daerah
Kebijakan sentralisasi juga menyebabkan tidak adanya kemandirian daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan daerah pada pemerintah pusat sehingga daerah tidak memiliki otonomi yang cukup untuk mengembangkan dirinya sendiri.
Penutup
Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru sangat besar dan berdampak buruk pada masyarakat dan pemerintahan daerah. Kebijakan ini menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik, terjadinya pembangunan yang tidak merata, pengangguran di daerah, kemacetan birokrasi, penurunan daya saing daerah, terjadinya ketimpangan sosial, keterbatasan inovasi di daerah, ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, terjadinya korupsi dan kolusi, pembangunan infrastruktur yang tidak optimal, penurunan kualitas sumber daya manusia, penurunan kualitas lingkungan hidup, keterbatasan pembangunan ekonomi, terjadinya konflik antar daerah, penurunan kualitas hidup masyarakat, penurunan investasi di daerah, tidak adanya keadilan dalam pembangunan, dan tidak adanya kemandirian daerah. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerintahan daerah di Indonesia.